KALAU Presiden ke-2 RI Soeharto disebut dengan Bapak Pembangunan, maka Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto adalah Bapak Pembangunan Indonesia Modern.
Gagasan pembangunan modern yang diusung Presiden Prabowo Subianto berangkat dari kerangka kebijakan yang menempatkan negara sebagai penggerak transformasi struktural, bukan sekadar pengelola pertumbuhan.
Arah kebijakan strategis pemerintah menekankan bahwa modernitas pembangunan tidak hanya diukur dari percepatan ekonomi, tetapi dari kemampuan negara membangun ketahanan, meningkatkan kualitas manusia, serta menciptakan pemerataan hasil pembangunan hingga ke tingkat desa dan wilayah pesisir.
Dalam bidang ketahanan pangan dan energi, pemerintah menempatkan swasembada sebagai prioritas strategis. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan produksi pangan nasional melalui penguatan cadangan pangan, modernisasi sektor pertanian, serta perbaikan rantai distribusi agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.
Pada saat yang sama, swasembada energi dijalankan melalui optimalisasi sumber energi domestik dan percepatan transisi energi, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Pendekatan ini bertujuan memastikan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta mengurangi kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi global.
Pembangunan modern juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas nasional.
Kebijakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menekankan deteksi dini dan penguatan layanan kesehatan daerah agar beban penyakit dapat ditekan sejak awal. Di sektor pendidikan, pengembangan Sekolah Rakyat serta digitalisasi pembelajaran diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi ekonomi berbasis teknologi.
Dalam penguatan ekonomi nasional, pemerintah mendorong pembentukan dan penguatan koperasi desa serta kelurahan sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Strategi ini bertujuan menghidupkan ekonomi berbasis komunitas, memperpendek rantai distribusi, serta menciptakan lapangan kerja di daerah.
Kebijakan hilirisasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengembangan industri pengolahan di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Bersamaan dengan itu, dorongan terhadap investasi dan penguatan UMKM diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Pembangunan berbasis wilayah dan lingkungan menjadi dimensi lain dari konsep pembangunan modern tersebut. Program Kampung Nelayan Merah Putih, misalnya, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi kelautan dan ketahanan pangan berbasis protein laut.
Sementara itu, Gerakan Indonesia ASRI menitikberatkan pada pengelolaan sampah nasional melalui proyek “waste to energy” di berbagai kota, yang diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan sekaligus menghasilkan sumber energi baru. Pendekatan ini mencerminkan upaya mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Dalam aspek pengentasan kemiskinan, pemerintah menekankan integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi. Bantuan tidak lagi diposisikan sebagai solusi jangka pendek semata, melainkan sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi melalui pelatihan, akses usaha, dan penguatan ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan sekaligus menciptakan mobilitas sosial yang lebih luas.
Di tingkat internasional, politik luar negeri bebas aktif tetap dipertahankan dengan fokus pada penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan keamanan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperluas pasar, menarik investasi strategis, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global tanpa kehilangan kemandirian nasional.
Keseluruhan program tersebut memperlihatkan upaya membangun fondasi pembangunan modern yang bersifat sistemik. Modernitas dalam konteks ini bukan hanya tentang percepatan pembangunan fisik, tetapi tentang perubahan cara negara mengelola sumber daya, manusia, dan ekonomi secara terpadu.
Melalui pendekatan yang menggabungkan ketahanan nasional, pembangunan manusia, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, pemerintah berupaya menempatkan pembangunan sebagai proses jangka panjang yang dirancang untuk menjawab tantangan Indonesia menuju 2045.
Jakarta, 6 Februari 2026
*R. HAIDAR ALWI*
*Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB*
